Ambassadors List
ASEAN
Investment Law
Press Release
Darmasiswa
BSBI
New Visa Regulation
Visa Application Form
Consular Fees
Indonesian Nationality
Contact
Others
Gema Puspa Nusantara
Gamelan Java
Gamelan Bali
Kolintang
Angklung
Siaran Pers 27.05.2016



Indonesia tegaskan kembali pentingnya perhatian serius CCPCJ dan masyarakat internasional terhadap kejahatan perikanan

Duta Besar/Watap RI untuk Badan PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Wina Rachmat Budiman menegaskan kembali pentingnya masyarakat internasional memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan. Pandangan Indonesia tersebut disampaikan pada pembahasan agenda khusus mengenai kejahatan yang semakin berkembang pada Pertemuan ke-25 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (25th session Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ) di Wina, Austria pada tanggal 26 Mei 2016.

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kejahatan transnasional terorganisir untuk melakukan kejahatan lintas batas. Dubes Rachmat Budiman menekankan perlunya memperkuat kerjasama negara-negara untuk memerangi kejahatan terorganisir lintas batas yang makin berkembang terutama kejahatan perikanan dan kejahatan lainnya seperti perdagangan gelap benda-benda budaya, flora dan fauna yang dilindungi, dan kejahatan siber.

Dalam kaitan ini, Indonesia mendorong seluruh negara dan Kantor PBB untuk urusan Obat-obatan dan Kejahatan (United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC) untuk saling memperkuat langkah-langkah dalam rangka mencegah dan memerangi kejahatan tersebut.

Menindaklanjuti pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada pembukaan Sidang CCPCJ tersebut, Dubes Rachmat Budiman secara khusus menekankan bahwa kejahatan perikanan merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisir baru yang menjadi persoalan dan ancaman bagi banyak negara. Pada kesempatan pembukaan Sidang CCPCJ, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan antara lain bahwa kejahatan perikanan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir telah menjadi ancaman terhadap ekonomi, lingkungan dan kehidupan sosial tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi banyak negara.

Digarisbawahi bahwa pengalaman Indonesia menunjukkan banyak pihak yang melakukan kejahatan perikanan terlibat pula dalam aktifitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang (narkoba), perdagangan orang, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang-barang, dan penyelundupan satwa langka yang dilindungi.

Meskipun dampak negatif kejahatan perikanan sangat merugikan banyak negara, Pemerintah Indonesia menyayangkan bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan tersebut masih rendah. Keadaan tersebut diperburuk oleh rendahnya komitmen nyata negara-negara untuk memerangi kejahatan tersebut.

Duta Besar Rachmat Budiman menyampaikan perlunya Komisi dan masyarakat internasional memberikan perhatian lebih serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan tersebut. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong negara-negara untuk melakukan tindakan nyata dalam memperkuat kerjasama internasional guna memerangi kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan secara efektif.

Pada kesempatan tersebut Duta Besar Rachmat Budiman juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada negara-negara anggota Komisi, peninjau, organisasi internasional dan NGO yang telah berpartisipasi dan berkontribusi pada pelaksanaan High Level Side Event on Transnational Organized Fisheries Crime tanggal 23 Mei 2016 di Wina yang diselenggarakan oleh Indonesia bekerjasama dengan Norwegia dan UNODC, dimana Menteri Kelautan dan Perikanan RI menjadi salah satu pembicara utama.

Dubes Rachmat Budiman juga menyampaikan pelaksanaan konferensi regional di Bali bulan Mei 2016 yang membahas dan menjajaki pembentukan sebuah konvensi regional untuk memberantas IUU Fishing dan kejahatan perikanan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mendorong perhatian masyarakat internasional memerangi kejahatan tersebut.

CCPCJ dibentuk pada tahun 1992 oleh the Economic and Social Council (ECOSOC) melalui Resolusi 1992/1 dan berfungsi sebagai policymaking body di bawah PBB dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. CCPCJ memiliki mandat memperkuat langkah-langkah internasional dalam memerangi kejahatan nasional dan transnasional serta meningkatkan sistem administrasi peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. Sidang CCPCJ dilaksanakan satu tahun sekali sejak tahun 1992, dan telah memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan nasional dan internasional dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

CCPCJ beranggotakan 40 negara yang terpilih untuk melaksanakan mandat CCPCJ selama 3 tahun. Indonesia merupakan salah satu anggota CCPCJ sejak 2012 dan telah mengakhiri keanggotaan pada Bulan Desember tahun 2015.



Wina, 26 Mei 2016



Siaran Pers 08.06.2016
Siaran Pers 20.04.2016