Ambassadors List
ASEAN
Investment Law
Press Release
Darmasiswa
BSBI
New Visa Regulation
Visa Application Form
Consular Fees
Indonesian Nationality
Contact
Others
Gema Puspa Nusantara
Gamelan Java
Gamelan Bali
Kolintang
Angklung
Siaran Pers 20.04.2016



UNGASS on the world drug problem: Indonesia tekankan pentingnya pendekatan HAM yang berimbang dalam mengatasi kejahatan narkoba

Pendekatan HAM yang menyeluruh dan berimbang merupakan faktor penting dalam mengatasi permasalahan narkoba. Duta Besar/Wakil Tetap RI pada Badan PBB di Wina Rachmat Budiman selaku Ketua Delri menyampaikan pandangan Indonesia tersebut pada sesi debat umum the United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem (UNGASS) yang berlangsung di Markas PBB New York, tanggal 20 April 2016.

Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Rachmat Budiman menyampaikan bahwa Indonesia memandang penting perlindungan HAM dan kebebasan fundamental dalam penanganan masalah narkoba. Di satu sisi, Indonesia menjamin hak pecandu/pemakai narkoba untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan dan perawatan tanpa diskriminasi, khususnya bagi wanita dan anak-anak.

Di sisi lain, Indonesia juga menekankan bahwa perlindungan bagi para korban atau individu yang rentan terhadap sindikat narkoba serta keluarga mereka merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba. Perlindungan bagi korban dan keluarganya perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan tepat terhadap para sindikat/bandar narkoba.

Isu HAM dan narkoba merupakan salah satu isu utama yang diangkat oleh Indonesia dalam pandangan umumnya. Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyambut diadopsinya outcome document UNGASS sebagai sebuah komitmen politik internasional guna menghasilkan langkah-langkah nyata dan terukur dalam mengatasi masalah obat-obatan di dunia. UNGASS outcome document diharapkan dapat mendukung pencapaian target Political Declaration and Plan of Action pada tahun 2019. Indonesia juga menekankan kembali ketiga konvensi narkoba, yaitu Konvensi 1961, 1971 dan 1988 sebagai landasan penting bagi negara-negara dalam mengatasi permasalahan obat-obatan di dunia.

Selain itu, Duta Besar Rachmat Budiman menegaskan kembali pentingnya bagi negara lain untuk menghormati kedaulatan dan integritas territorial Indonesia dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Bagi Indonesia, setiap negara memiliki hak dan tanggungjawab masing-masing untuk memutuskan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kejahatan narkoba.

Indonesia juga menggarisbawahi bahwa setiap negara memiliki perbedaan karakterisik tersendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat memaksakan paradigma atau kebijakan yang berlaku di negaranya untuk dapat diberlakukan juga di negara lain. Selain itu, kegagalan suatu negara dalam mengatasi persoalan narkoba bukan berarti merupakan kegagalan seluruh negara.

New York, 20 April 2016



Siaran Pers 27.05.2016